Templates by BIGtheme NET
Selamat datang di website resmi Sat PolPP Kabupaten Lombok Tengah => No.HP/Kontak Pengaduan : 081-917-135-446 / 082-147-155-930

PERDA NO 6 Tahun 2012

Download disini

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

 

NOMOR  6   TAHUN 2012

 

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH

Menimbang :   a. bahwa  untuk  mewujudkan  Kabupaten  Lombok Tengah  yang  tentram,  tertib serta menumbuhkan  rasa  disiplin  dalam    berperilaku    bagi  setiap orang/masyarakat,  maka  perlu  dilakukan  pengaturan  dibidang  Ketentraman dan Ketertiban Umum;

 

  1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu  menetapkan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Lombok Tengah  tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Um um ;

 

Mengingat  :    1.

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);

  1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana (Lembaran  Negara  Tahun  1981  Nomor  76,  Tambahan  Lembaran  Negara Nomor 3209) ;
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara  Tahun  1992  Nomor  23,  Tambahan  Lembaran  Negara Nomor 3501) ;
  4. Undang-Undang Nomor  22  Tahun  2009 tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan Jalan
  5. Undang-Undang Nomor  23  Tahun  1997  tentang  Pengelolaan  Lingkungan Hidup  (Lembaran  Negara  Tahun  1997  Nomor  68,  Tambahan  Lembaran Negara Nomor 3699) ;
  6. Undang-Undang Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia (Lembaran  Negara  Tahun  1999  Nomor  165,  Tambahan  Lembaran  Negara Nomor 3886);
  7. Undang-undang Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2002  Nomor  109,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)

 

  1. Undang-Undang Nomor  28  Tahun  2002  tentang  Bangunan  (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389)
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor  38  Tahun  2004  tentang  Jalan  (Lembaran  Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
  6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
  7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun  2007  tentang Penataan Ruang Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
  8. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara  Republik  Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia  Nomor 5234);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
  10. Peraturan Pemerintah  Nomor  31  Tahun  1980  tentang  Penanggulangan Gelandangan  dan  Pengemis  (Lembaran  Negara  Tahun  1980  Nomor  51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3177);
  11. Peraturan Pemerintah  Nomor  26  Tahun  1985  tentang  Jalan  (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
  12. Peraturan Pemerintah  Nomor  43  Tahun  1993  tentang  Prasarana  dan  Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja  (Lembaran  Negara  Tahun  2010  Nomor  9,  Tambahan Lembaran Negara Nomor 5094);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional dan Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja
  19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Lombok Tengah Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2008 Nomor 2);

 

Dengan Persetujuan Bersama

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Dan

BUPATI LOMBOK TENGAH

 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan    :    PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

  1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah;
  2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
  3. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah;
  4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
  5. Penyidik P egawai  Negeri  Sipil  yang  selanjutnya  disingkat  PPNS  adalah  Pejabat  yang mempunyai  kewenangan  khusus  untuk  melakukan  penyidikan  dan  penyelidikan  atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  6. Badan Hukum  adalah  sekumpulan  orang  dan/atau  modal  yang  merupakan  kesatuan  baik yang  m elakukan  usaha  maupun  yang  tidak  melakukan  usaha  yang  meliputi  Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan usaha milik negara atau daerah dengan  nama  dan  dalam  bentuk  apapun,  Firma,  Kongsi,  Koperasi,  Dana  Pensiun Persekutuan,  Perkumpulan,  Yayasan,  Organisasi  m assa,  Organisasi  sosial  Politik,  atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya ;
  7. Ketentraman adalah  situasi  dan  kondisi  yang  mengandung  arti  bebas  dari  gangguan  dan ancaman baik fisik maupun psikis bebas dari rasa ketakutan dan kekawatiran;
  8. Ketertiban adalah  suatu  keadaan  kehidupan  yang  serba  teratur  dan  tertata  dengan baik sesuai  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku  guna  mewujudkan  kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan batin;
  9. Ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan Masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur;
  10. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan kehidupan normal yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara ditempat umum;
  11. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alas an untuk mengharap belas kasihan dari orang lain;
  12. Tuna Sosial adalah penyandang masalah kesejahteraan social termasuk diantaranya gelandangan, pengemis, pengamen dan tuna susila;
  13. Tuna Susila adalah orang yang mengadakan hubungan seksual tanpa didasari dengan perkawinan yang sah dengan imbalan/upah sebagai balas jasa;
  14. Anak jalanan adalah anak yang berusia antara 5 sampai dengan 18 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah dan atau berkeliaran di jalanan maupun ditempat umum;
  15. Usaha tertentu adalah segala kegiatan usaha masyarakat, Badan Hukum dan Perkumpulan yang menggunakan fasilitas umum tanpa izin;
  16. Pita penggaduh adalah kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi untuk membuat pengemudi kendaraan bermotor lebih meningkatkan kewaspadaan.

 

BAB II

KETERTIBAN

 

Bagian Kesatu

Tertib Jalan

 

Pasal 2

 

Untuk mewujudkan ketentram an dan ketertiban di ruang milik jalan, setiap Orang, Badan Hukum dan/atau Perkumpulan, dilarang:

  1. Mempergunakan ruang milik jalan selain peruntukan jalan umum;
  2. Mengotori dan merusak pekerjaan jalan;
  3. Berusaha atau berdagang, menyimpan atau menimbun barang di totoar, jalan/badan jalan dan tempat-tempat lain yang bukan peruntukannya;
  4. Membuka, mengambil, memindahkan, membuang dan merusak tanda-tanda peringatan, pot-pot bunga, tanda-tanda batas persil, pipa-pipa air, listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat-alat sejenis yang ditetapkan yang berwenang;
  5. Mendirikan kios dan berjualan ditrotoar atau dengan cara apapun yang dapat mengakibatkan kerusakan dan berubahnya fungsi jalan dan trotoar;
  6. Mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka yang dapat menimbulkan pengotoran jalan;
  7. Membuang dan membakar sampah;
  8. Buang air besar dan kecil;
  9. Berdiri, duduk, menjemur, menerobos pagar di taman;
  10. Menempatkan, menjadikan garasi, membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan, memperbaiki kendaraan beberapa hari lamanya dan mengecet kendaraan, tambal ban di bahu jalan dan trotoar;
  11. Memasang portal penghalang jalan dan pita penggaduh jalan;
  12. Melakukan sesuatu hal yang menyebabkan air menggenang ke jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas;
  13. Membongkar/memuat barang-barang muatan kendaraan di jalan dan trotoar;
  14. Menggunakan trotoar sebagai tempat parker kendaraan;
  15. Melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lau lintas;

 

Bagian Kedua

Tertib Lingkungan

 

Pasal 3

 

Untuk  mewujudkan  ketentraman  dan  ketertiban    lingkungan,      setiap  Orang,  Badan  Hukum dan/atau Perkumpulan, dilarang:

  1. Mendirikan dan mengoperasionalkan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan yang mengarah kepada permainan peruntungan atau mengarah kepada perjudian;
  2. Membuat, mengedarkan, menyimpan, menimbun, menjual, menyulut petasan;
  3. Membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain seperti suara binatang, suara musik, suara mesin;
  4. Membiarkan hewan peliharaan berkeliaran ditempat umum;
  5. Membuang benda yang berbau busuk yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya;
  6. Berusaha atau berdagang, menyimpan atau menimbun barang di taman dan jalur hijau;
  7. Mengotori dan merusak drainase, jalur hijau, taman, selokan dan tempat umum;
  8. Mendirikan kios dan berjualan atau perbuatan yang dapat mengakibatkan kerusakan dan berubahnya fungsi taman dan jalur hijau;
  9. Melakukan kegiatan bongkar/muat barang-barang di taman dan jalur hijau;
  10. Melakukan penggalian dijalur hijau dan taman;
  11. Menjajakan barang dagangan dijalur hijau, taman dan tempat umum.

 

Pasal 4

 

Setiap  orang  dilarang  melakukan  kegiatan/usaha  apapun  di  jalan,  di  atas  atau  di  bawah jembatan, tepi saluran dan tempat-tempat umum  lainnya.

 

Pasal 5

 

Untuk  menumbuhkembangkan  kesadaran  masyarakat  akan  tanggung  jawab  keindahan lingkungan, setiap Orang, Badan Hukum dan/atau Perkumpulan, dilarang :

  1. Menyebarkan selebaran, brosur, pamflet dan sejenisnya di sepanjang jalan umum;
  2. Memasang atau menempelkan, kain bendera atau kain bergambar, spanduk dan sejenisnya di  sepanjang  jalan,  pada  rambu-rambu  lalu  lintas,  tiang  penerangan  jalan,  pohon  ataupun bangunan lain, fasilitas umum dan fasilitas social;
  3. Menebang, memangkas dan/atau merusak pohon pelindung dan/atau tanaman lainnya yang berada di fasilitas umum;
  4. Mengotori, mencoret  dan  merusak  jalan  dan  jembatan  beserta  bangunan  pelengkapnya, rambu lalu lintas, pohon, fasilitas umum  dan fasilitas social;

 

Bagian Ketiga

Tertib Usaha Tertentu

 

Pasal 6

 

  • Setiap orang/badan dilarang melakukan usaha tertentu di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum.
  • Setiap orang/badan dilarang menempatkan dan/atau menyimpan benda dengan maksud melakukan usaha dijalan, jalur hijau, taman dan tempat umum.

 

Pasal 7

 

Setiap orang dilarang melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai calo karcis angkutan umum, hiburan, pertunjukan, olah raga  dan/ atau kegiatan sejenis;

 

Bagian Keempat

Tertib Sosial

 

Pasal 8

 

  • Pemerintah Daerah melakukan penertiban terhadap :
  1. Tuna Sosial yang bertempat tinggal dibawah jembatan atau tempat lain yang bukan peruntukannya dan melakukan kegiatan yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
  2. Anak Jalanan yang mencari penghasilan dan/atau meminta-minta dipersimpangan jalan dan lampu lalu lintas (traffic light) dan fasilitas umum lainnya;
  3. Setiap orang, badan hukum dan/atau perkumpulan yang menghimpun Tuna Sosial untuk dimanfaatkan dengan jalan meminta-minta/manajemen;
  4. Setiap orang, badan hokum dan/atau perkumpulan yang meminta dana dari masyarakat untuk dimanfaatkan kegiatan tertentu dengan menggunakan mobil keliling yang meresahkan masyarakat;
  5. Setiap orang yang melakukan perbuatan asusila dan amoral di fasilitas umum dan fasilitas social lainnya;
  6. Tuna Susila yang menjajakan diri atau tingkah lakunya patut diduga berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya serta tempat-tempat yang dicurigai akan digunakan sebagai tempat melakukan perbuatan asusila;
  7. Setiap orang, badan hukum dan/atau perkumpulan yang menyediakan, menghimpun wanita/pria tuna susila untuk dipekerjakan berbuat asusila;
  • Bupati dapat menutup tempat-tempat usaha yang digunakan untuk perbuatan asusila.

 

Pasal 9

 

  • Pengecualian terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 a, b, c, d Pasal 3, c, f, h, i Pasal 5 b dan c dan Pasal 6 dengan izin Bupati;
  • Prosedur dan tata cara pengajuan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

SANKSI ADMINISTRASI

 

Pasal 10

 

  • Pelanggaran terhadap ketentuan  Pasal 2,   Pasal  3, Pasal  4, Pasal  5, Pasal  6  dan Pasal  7 dikenakan  sanksi  administratif  berupa  teguran,  peringatan,  pencabutan  izin  dan  atau pembongkaran;
  • Pemberian sanksi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  sesuai  dengan  tugas  pokok  dan fungsi masing-masing SKPD;
  • Setiap orang/badan/perkumpulan yang dirugikan berhak mengajukan permohonan kepada Pejabat yang berwenang untuk melakukan tindakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  • Selain sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dikenakan biaya pemulihan.

 

BAB IV

KETENTUAN PIDANA

 

Pasal 11

 

  • Perbuatan yang  melanggar  ketentuan  Pasal  2,  Pasal  3,  Pasal  4,  Pasal  5,  Pasal  6  serta Pasal 7, selain dikenakan sanksi administrasi juga dapat dikenakan sanksi Pidana Kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
  • Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

 

BAB V

PENYIDIKAN

 

Pasal 12

 

  • Penyidik Pegawai  Negeri  Sipil  di  lingkungan  Pemerintah  Daerah  berwenang  untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
  • Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
  1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
  2. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  4. Melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
  5. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
  6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  7. Mendatangkan seorang Ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  8. Mengadakan  penghentian  penyidikan  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku  atau Peraturan Daerah ini.
  • Melakukan tindakan lain m enurut  hukum   yang  dapat  dipertanggungjawabkan,  antara  lain menahan  untuk  sementara  waktu  Kartu  Tanda  Penduduk,  atau  Kartu  Identitas Kependudukan  lainnya, menahan izin trayek dan izin-izin lainnya, m emasang/menempelkan stiker/papan  pengumuman  pernyataan  sebagai  pelanggar,  dan  atau  mengumumkan  di media  Penyidik Pegawai  Negeri  Sipil di lingkungan  Pemerintah Daerah  berwenang untuk  melaksanakan  penyidikan  terhadap  pelanggaran  ketentuan-ketentuan  dalam Peraturan Daerah ini.

 

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

 

Pasal 13

 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

 

Pasal 14

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

 

Ditetapkan di Praya

pada tanggal                         2012

 

BUPATI LOMBOK TENGAH

 

 

 

  1. MOH. SUHAILI FT

Diundangkan di Praya

pada tanggal                        2012

 

 

 

  1. LALU SUPARDAN

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN ………..NOMOR……..

ăn dặm kiểu NhậtResponsive WordPress Themenhà cấp 4 nông thônthời trang trẻ emgiày cao gótshop giày nữdownload wordpress pluginsmẫu biệt thự đẹpepichouseáo sơ mi nữhouse beautiful